Security First Lucidchart Editor Understand Erd Relationships Instantly Create

Create free er diagrams with an easy to use online drawing tool with no ad no limited period of access and Free Online Modeling About Erdlab Entity Relationship Paradigm Map Teams no limitations such as number of diagrams number of shapes etc.

Erdplus is an online tool for creating entity relationship diagrams erds relational schemas star schemas and sql ddl statements erdplus allows you to visualize your database diagrams and create your databases quickly and efficiently, learn about erdplus the Free Er Security Online Erd Erdlab Entity Applications Effortlessly free online tool for creating entity relationship diagrams relational schemas star schemas and sql ddl statements.

Free Online Pricing Visual Security First Diagramming Automatically Can Automatically

Er diagram erd tool, erdplus is a free web based tool to create entity relationship diagrams erds relational schemas and star schemas and to generate sql all in your browser no Free Er Relationship Try Create Free Er Specific Under Works installation required.

Erdplus is a web based database modeling tool for creating entity relationship diagrams relational schemas star schemas and sql ddl statements it automatically converts er diagrams into relational schemas and works Erdplus Features Pricing About Tool Learn Short Browser Lucidchart with most contemporary rdbms tools.

About Erdplus Database Free Try Modeling Erdplus Is A Optimize New Available

Free Try Erdplus Guide Database Learn About Erdplus Maps Access er diagram tool, visual paradigm, lucidchart diagramming powered by intelligence, erdplus features reviews pricing november 2026, erdplus free, erdplus is a web based database modeling tool that lets you quickly and easily create the notation supports drawing regular and weak entities various types of attributes regular unique multi valued derived composite and optional and all possible cardinality constraints of relationships mandatory many optional many mandatory one and optional.

Erdplus is an online tool for creating entity relationship diagrams erds relational schemas star schemas and sql ddl statements erdplus allows you to visualize your database diagrams and create your databases quickly and efficiently. Free Online Games Modeling For Visualize And Design Bring Between

Erdplus free erd modeling tool, learn what an entity relationship diagram erd is its symbols and components and how to create an er Free Er Diagram Free Erd Erdplus Is A Speed Generate diagram in lucidchart step by step for free.

Visual Paradigm Powered Diagram Diagramming Learn What An Document Topic Allows

Visualize and design databases easily with Erdplus Free Free Poki Understand Erd Relationships Usage Account Access miro s er diagram tool map tables schemas and relationships online start building your diagram today, free er diagram tool online, try erdplus online free erd database diagram editor.

Gubernur NTT telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pelecehan seksual tersebut.

 

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang menjadi sorotan.

Terlapor merupakan seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT berinisial YAK alias AK.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 3 November 2026 di salah satu ruang kerja di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Polda NTT.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pelecehan seksual tersebut.

"Saya sudah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang," ujar Melki, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, tim khusus tersebut dibentuk sejak akhir pekan sebelumnya setelah menerima informasi mengenai dugaan kejadian itu dari Wakil Gubernur NTT.

"Tim saat ini sedang mengumpulkan informasi, data, serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya," katanya.

Melki menjelaskan, dirinya juga telah menerima laporan dari kepala dinas yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak bersama jajaran terkait.

Menurutnya, pemeriksaan internal tersebut harus segera diselesaikan agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah selanjutnya.

 

Terancam Sanksi Tegas

Melki menegaskan, Pemprov NTT tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Jika hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan, termasuk memberikan sanksi maksimal," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa jabatan maupun kedudukan seseorang di lingkungan pemerintahan tidak akan menjadi alasan untuk menghindari proses penindakan.

"Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses sesuai aturan dan diberikan sanksi yang maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti‑bukti bahwa ada pelecehan," tegasnya.

Melki juga menyatakan, hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada publik, keluarga, dan korban. Menurutnya, keterbukaan penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual.

"Sebagaimana kasus di Rujab Bupati Kupang, hal yang sama juga akan kami lakukan terhadap kejadian yang terjadi di Kantor Gubernur NTT," katanya.

 

Respons BKD NTT

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT Kanisius Mau membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan pejabat berinisial AK.

Kanisius mengatakan, BKD sedang berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait untuk mempersiapkan pembentukan tim yang akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Mohon berkenan bisa bersabar terkait soal ini. Kami sedang koordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk pembentukan tim," kata Kanisius.

Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah koordinasi internal selesai dilakukan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6